Beranda
  • header2
  • header
  • header3

Wako: Struktur APBD Pekanbaru 2016 Sehat
Wali Kota Pekanbaru, Firdaus menyampaikan nota keuangan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016, pada rapat paripurna ke-11, masa sidang ke tiga tahun 2015 DPRD Kota Pekanbaru, Kamis malam (26/11) malam.

"Penyampaian ini bagian dari proses sebelum APBD 2016 disahkan DPRD," ungkap Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, Kamis malam (26/11).

Menurut Wako, Kota Pekanbaru tahun anggaran 2016 mendatang tetap masih mengutamakan peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan kepada masyarakat. "Fokus anggaran tahun depan masih sama dengan komitmen Pemko pada tahun 2015 ini," urainya.
 
Menurut Wako, APBD Pekanbaru tahun 2016 perimbangannya juga masih sama seperti tahun ini. Dimana antara Belanja Langsung atau Belanja Modal dan Belanja tak Langsung atau Belanja Pegawai berbanding sebesar 60% : 40%. "Dengan demikian struktur APBD Kota Pekanbaru masuk dalam kategori Sehat," bebernya.
 
Karena lebih dari separuh yakni sebesar 60 persen dari Rp3,1 triliun, itu akan digunakan buat belanja pembangunan.
 
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono, mengatakan sesuai dalam jadwal yang sudah disusun di Banmus, pembahasan di tingkat komisi diperkirakan rampung akhir pekan. "Jadi MoU antara DPRD dan Paripurna pengesahan atau ketuk palu dijadwalkan akhir November mendatang," katanya.
 
Seperti diketahui, jika tidak disahkan hingga 30 November mendatang, maka Pemko akan terkena sanksi sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 903/6869/SJ yang ditunjukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/kota di seluruh Indonesia tentang RAPBD menjadi APBD dapat disahkan tepat waktu.
 
Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, yaitu tidak dibayarkannya hak keuangan kepala daerah dan DPRD selama enam bulan. Hak keuangan itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain-lain.
 
"Kami sudah tahu tentang surat edaran tersebut. Sejauh ini pembahasannya tidak ada kendala," papar Sigit lagi.
 
Pada APBD murni Pekanbaru 2016, Pemko mengajukan anggaran sekitar Rp3,1 triliun. Sesuai KUA-PPAS yang diserahkan ke DPRD, pada APBD 2016 pendapatan daerah Kota Pekanbaru direncanakan Rp2,821 triliun. Sementara tahun 2015 sebesar Rp2,628 triliun atau mengalami kenaikan Rp192,3 miliar atau 7,32 persen. Jumlah tersebut berasal dari PAD Rp1,243 triliun, dana perimbangan Rp1,103 triliun, pendapatan daerah yang sah Rp474,4 miliar.
 
Namun hal ini akan dikaji lagi dari PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya. Termasuk dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah. Pada APBD 2016, penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Silpa tahun 2015 Rp486 miliar. Jumlah ini nanti ditambahkan dengan Rp2,821 triliun, jadi sekitar Rp3,1 triliun lebih. (Humas Pemko)

Kepala BPKAD

Drs. H. Syoffaizal M.Si
Plt. Kepala BPKAD 
Kota Pekanbaru

Informasi SKPD