Beranda
  • header2
  • header
  • header3

Pekanbaru- Tidak maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari harga sewa yang didapat Pemerintah Kota Pekanbaru atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang tersebar diseluruh Kota, membuat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota berupaya mencari solusi cerdas atas kondisi tersebut.

Hal ini seperti yang diungkapkan Plt. Kepala BPKAD, Alek Kurniawan M.Si, diruang kerjanya. Beliau mengatakan bahwa selama ini untuk nilai sewa yang didapat atas HPL sama sekali tidak maksimal. Ini dikarenakan rendahnya nilai sewa yang didapat Pemerintah Kota Pekanbaru dari pihak penyewa.

"Coba bayangkan harga sewa tanah milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang ada ditengah-tengah kota hanya dihargai 15ribu per meternya selama 1 tahun. Padahal kita tahu, untuk NJOP pasaran sewa tanah saat ini mencapai angka kisaran 10-15 juta per meternya," ungkap beliau.

Kemudian beliau juga mengatakan bahwa dengan kondisi yang seperti ini berimbas kepada PAD yang didapatkan dari sewa HPL atas aset-aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru ini.

Sudah sangat jelas ini berpengaruh atas angka PAD yang Pemerintah Kota Pekanbaru hasilkan dari harga sewa HPL atas aset-aset yang kita punya. Tahun ini saja dari seluruh HPL yang ada, untuk PAD baru bisa dihasilkan kisaran angka 34 sampai 35 juta lebih. Padahal seperti yang kita ketahui, luas lahan yang dipunyai pemko lumayan banyak, sekitar 200-an persil," Jelasnya

Akan tetapi beliau juga menjelaskan bahwa kondisi yang seperti ini bukan dikarenakan tidak optimalnya pihak BPKAD dalam merealisasikan target PAD atas sewa HPL yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi ada faktor lain yang membuat kondisi seperti ini terjadi. Dan pihak BPKAD lah yang harus jeli membuat terobosan-terobosan dan inovasi untuk mengatasinya dengan turut melibatkan SKPD yang terkait akan hal ini.

"Sebenarnya untuk nilai tarif sewa sudah diatur dalam Perda. Akan tetapi untuk saat ini nilai tarifnya sudah tidak cocok lagi. Dan kita  sekarang coba mengajukan perubahan atas aturan pemasukan dari HPL yang ada didalam Perda. Kita juga melibatkan SKPD lain yang terkait, seperti Bagian Hukum Sekeretariat, pihak Kecamatan, pihak Kelurahan dan unsur-unsur terkait lainnya termasuk unsur BPKAD sendiri yang menyangkut aset yang nantinya akan langsung turun mendata dan mengkaji secara langsung untuk menjadi bahan kita mengajukan perubahan Perda tersebut," tambahnya

Diujung perbincangannya, Plt. Kepala BPKAD ini berujar akan terus berupaya secara maksimal dengan menggenjot kinerja tim dalam mengkaji data yang ada agar realisasi perubahan tarif sewa dalam Perda HPL ini bisa diusulkan tahun 2017.

Kami menargetkan untuk realisasi kajian atas tarif sewa HPL ini bisa kita siapkan dan kita ajukan usulan perubahan Perdanya tahun depan," tutup beliau (RF/BPKAD)

 

Kepala BPKAD

ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si
Plt. Kepala BPKAD 
Kota Pekanbaru

Informasi SKPD