Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru akan terus menginventarisir aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru keseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dilakukan BPKAD agar Pemko Pekanbaru bisa mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
"Sampai saat ini Kota Pekanbaru hanya bisa mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan masih banyaknya aset yang masih belum terinventarisir dengan baik dan belum bisa diketahui jumlahnya," kata Kepala BPKAD Pekanbaru, Bustami HY.
Dikatakan Bustami, dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemko Pekanbaru, Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru masih belum melaporkan jumlah data dan asetnya sesuai dengan bukti fisiknya.
"Beberapa Satker masih ada laporan aset yang belum sesuai. Contohnya, Disdik Pekanbaru, dimana banyak sekolah yang harus didata dan juga Diskes Pekanbaru dimana harus melakukan pendataan asetnya sampai ke tingkat Puskesmas Pembantu," ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan Bustami, pihaknya saat ini sedang membentuk tim di 42 Satker, dan saat ini tengah melakukan inventarisir data aset tersebut. Dari yang sudah diamatinya, diakuinya, sudah ada kemajuan yang dilakukan dalam menginventarisir data aset milik Pemko Pekanbaru.
"Kita saat ini juga sudah melakukan FGD (Focussed Group Discussion) di setiap Satker untuk membahas lebih jauh mengenai data inventarisir aset milik Pemko Pekanbaru," terangnya.
Selain itu, BPKAD juga tengah mengembangkan sistem pengasetan yang berbasis teknologi. Sehingga nantinya mulai dari penganggaran hingga pelaporan akan dilakukan di dalam suatu aset yang terintegrasi dan mudah untuk dipantau.
"Kita sudai mulai merintis sistem terpadu ini. Salah satunya adalah e-aset yang kita jalankan. Nantinya, setiap Satker yang telah selesai diinventarisir asetnya akan kita berikan sistem untuk memasukkan data aset mereka dalam bentuk e-aset tersebut," tutupnya.(radarpekanbaru)
