Pemerintah Kota (Pemko) Pekabaru, kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau.

WTP yang diterima merupakan WTP ke-8 yang diterima Pemko Pekanbaru secara beruntun.

Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Hj Yulianis S.Sos.,M.Si Turut Hadir Bersama Pj Walikota,Sekda,Ketua DPRD Kota Pekanbaru.

Opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, Rabu (22/5/2024).

Ini merupakan WTP kedua yang diterima di bawah kepemimpinan bapak Muflihun.

Untuk itu ke depannya Pemko Pekanbaru berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa terus meningkatkan dan memperbaiki laporan keuangan sehingga Opini WTP bisa dipertahankan

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan kerja sama penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Pekanbaru Cabang Utama pada hari Senin tanggal 29 April 2024 di Ruang Rapat Prioritas Menara Dang Merdu Lt 14, Pekanbaru.

Kegiatan pendandantanan Perjanjian Kerja Sama  tersebut dihadiri oleh Kepala BPKAD Pekanbaru (Hj Yulianis , S.Sos., M.Si),dan didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Pekanbaru (Harianto S.Ip, M.M.), .

Kepala BPKAD Pekanbaru dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa langkah persiapan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru telah dilaksanakan, mulai dari Penetapan Rencana Aksi, Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perda/Perwako), dan penandatanganan PKS. Untuk langkah selanjutnya adalah tahapan penerbitan dan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang akan diawali pelaksanaannya di BPKAD Kota Pekanbaru.

Sementara itu Direktur Pembiayaan BRK Syariah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang merespon dengan cepat penggunaan KKPD yang merupakan kebijakan dan inovasi Pemerintah Pusat dalam upaya modernisasi sistem pembayaran melalui APBN/APBD. Untuk itu perlu kesiapan sumber daya di Pemerintah Daerah dalam memahami dan melaksanakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KKPD merupakan Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. KKPD dapat digunakan dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa, belanja modal, termasuk belanja perjalanan dinas.

PEKANBARU 28/03/2024

Penyampaian LKPD Unaudited tahun anggaran 2023 dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau.

Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Hal Ini diwakili Oleh Bapak Asisten III Serta di dampingi oleh Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Hj Yulianis S.Sos.,M.Si .

Setelah diterimanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tersebut, BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau akan melakukan proses pemeriksaan yang teliti dan mendalam. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Melalui proses ini, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau dalam hal ini sangat penting guna memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dapat terjaga dengan baik.