Pekanbaru – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, memimpin langsung rapat penting yang membahas tiga isu krusial di Kota Pekanbaru, yakni penanganan banjir, perbaikan jalan, serta pemeliharaan aset milik pemerintah kota. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 5, Kantor Wali Kota Tenayan Raya, dan turut hadir kepala BPKAD Hj Yulianis S.Sos.,M.Si dan pejabat terkait dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Agung Nugroho menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda beberapa titik di Pekanbaru, terutama saat musim hujan. Ia meminta agar Dinas PUPR dapat menyusun langkah-langkah taktis yang bisa segera diimplementasikan, termasuk optimalisasi drainase dan pengawasan pembangunan yang berdampak pada aliran air.

Selain penanganan banjir, Wali Kota juga menyoroti kondisi jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat. Ia menginstruksikan agar perbaikan jalan dilakukan secara bertahap namun menyeluruh, dengan mengutamakan jalur-jalur utama dan kawasan padat lalu lintas.

Tak kalah penting, pemeliharaan aset daerah juga menjadi fokus dalam rapat tersebut. Agung Nugroho mengingatkan seluruh OPD untuk lebih proaktif dalam menjaga dan merawat aset kota agar tetap dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“Rapat ini bukan hanya agenda koordinasi, tapi juga bentuk komitmen kita untuk menjawab kebutuhan warga. Setiap permasalahan harus kita hadapi dengan solusi yang konkret dan tepat sasaran,” tegasnya.

Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antarinstansi dalam mewujudkan Pekanbaru yang lebih tertata, nyaman, dan tangguh menghadapi tantangan ke depan.

Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan Pengamanan dan Penyelamatan aset daerah salah satunya yaitu Penataan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk ciptakan kenyamanan dalam meningkatkan estetika tatanan Kota Pekanbaru. Langkah awal yang di lakukan yaitu  penertiban reklame yang menganggu pengguna jalan. Rabu (05/03/2025).

ini juga bentuk Kolaborasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan potensi Penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame yang di kelola oleh Bapenda Pekanbaru.

Dalam hal ini Kepala BPKAD Kota Pekanbaru  Hj yulianis S.Sos.,M.Si di dampingi Kepala Bidang Pengelolaan Aset bersama Sekda Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP ,Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bappenda Kota Pekanbaru turun langsung ke lapangan Berkolaborasi untuk melakukan penertiban reklame dan pemasangan Spanduk "JPO (Jembatan Penyeberangan Orang).

Penertiban ini berlangsung dibeberapa titik jalan protokol di Kota Pekanbaru yaitu Jendral Sudirman dan Jalan Tuanku Tambusai. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk Pengamanan dan penyelamatan Aset Daerah dan meningkatkan potensi pajak daerah Serta mengoptimalkan tata ruang kota.

Apa itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan SIPD? Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.

Fungsi dalam SIPD untuk Pemerintah Pusat dan Daerah adalah:

• Penyatuan referensi nasional
• Proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara sistem elektronik
• Evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum dilakukan melalui sistem elektonik
• Data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah
• Analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah

Stakeholder yang dapat mengakses SIPD juga turut diatur. Akun Kepala Perangkat Daerah serta pejabat dan staf dibawahnya didaftarkan dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP). Akun anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dipersiapkan untuk memfasilitasi Pokok-pokok pikiran (POKIR), serta akun auditor di Inspektorat  untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Jadwal proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui admin perencanaan dan admin penganggaran dalam menentukan waktu yang akan digunakan dalam SIPD, dimana proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Proses Perencanaan dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan sampai dengan selesai berdasarkan jadwal dalam sistem SIPD yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan evaluasi.

Diharapkan dengan adanya SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien

Sumber :BAPPEDA Provinsi Bangka Belitung