Setelah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Pekanbaru terus berbenah dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pekanbaru-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru kembali melakukan inovasi baru dalam menyelamatkan dan mendata aset milik pemerintah Kota Pekanbaru. Hal Tersebut diungkapkan oleh Plt. Kepala BPKAD Alek Kurniawan, SP, M.Si di ruang kerjanya, kemarin Senin (12/06) usai menemani Walikota Pekanbaru Firdaus menerima Laporan Hasil Pemeriksaan yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan hasil laporan keuangan tersebut langsung diberikan kepada Walikota Pekanbaru Firdaus yang juga di temani ketua DPRD Kota Pekanbaru Syahril di aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Senin (12/06) Pukul 10.00 WIB.