Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2008 dapat memperoleh opini WTP. Namun setelah itu, sejak tahun 2009 hingga sekarang opini BPK RI terhadap validitas laporan keuangan pemerintah kota Pekanbaru turun menjadi WDP dengan point “pengelolaan aset” yang menjadi salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi.Karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD  pada tahun 2014 melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap aset atau barang milik daerah kota Pekanbaru dengan mengerahkan tim pelaksana pada masing-masing SKPD. Seperti Dijelaskan Ir.Dino Prima Kabid Pengelolaan Aset BPKAD Pekanbaru.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyatakan bahwa dana tanggap darurat asap Pemko Pekanbaru masih tersisa Rp500 juta. Dana tersebuti bisa dikucurkan kapan saja jika ada proposal masuk dari SKPD yang bersangkutan yakni Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2015 sudah tidak lagi memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada instansi vertikal, seperti Polri, TNI dan Jaksa. Jika tetap diberikan kepada instansi vertikal, Pemko Pekanbaru berisiko menimbulkan resiko sosial kepada masyarakat Pekanbaru.